PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KENDARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai)

AFDAL, RALZI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KENDARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (967kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (334kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan adanya parktik pembelian kendaraan bermotor roda dua secara kredit di Kecamatan Tambusai melalui Sorum Ralzi Motor yang bekerja sama dengan pihak leasing. Namun, dalam pelaksanaannya, timbul persoalan hukum yang merugikan konsumen, seperti penarikan sepeda motor secara paksa oleh pihak leasing atau debt collector yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Salah satu kasus konkret dalam penelitian ini adalah penarikan motor bekas milik nasabah yang baru digunakan selama dua bulan akibat tunggakan cicilan, padahal berdasarkan informasi yang berkembang, penarikan seharusnya tidak dilakukan sebelum lewat masa pemakaian minimal empat bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perjanjian pembiayaan berdasarkan KUHPerdata khususnya Pasal 1312 dan 1338, serta meninjau perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta wawancara langsung dengan pihak konsumen, pihak Sorum, leasing, dan debt collector. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pihak leasing dan konsumen. Penarikan kendaraan oleh debt collector dilakukan tanpa melalui proses somasi atau surat peringatan terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 tentang pendaftaran jaminan fidusia. Meskipun leasing telah mendaftarkan fidusia, proses eksekusi jaminan tetap harus memperhatikan prosedur hukum dan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, edukasi konsumen, dan penegakan hukum terhadap praktik leasing agar hak-hak konsumen tidak dilanggar secara sepihak.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Nasabah, Kendaraan, Kredit, Leasing, Debcollector
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	07 Apr 2026 08:15
Last Modified:	07 Apr 2026 08:15
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3550

Actions (login required)

View Item