KASMAN, - (2023) UPAYA HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS LIMA DESA YANG BERADA DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM DAN PAGARANTAPAH DARUSSALAM. Sarjana thesis, Universitas Pasir pengaraian.
Text
COVER.pdf Download (670kB) |
|
Text
BAB 1 2 3.pdf Download (432kB) |
|
Text
BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertahankan status lima Desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagarantapah Darussalam sekaligus untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertahankan status lima Desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagarantapah Darussalam. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasitional Research (survei) atau juga disebut dengan istilah penelitian empiris atau yang sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Rokan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya hukum untuk mempertahankan status lima Desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagarantapah Darussalam yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengajukan Permohonan sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara 5 Desa Ke Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengajukan Mengajukan Upaya Hukum Banding Ke Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Mengajukan Uji Materil terhadap Pemendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Pemerintahan. Terdapat beberapa Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempertahankan status lima Desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagarantapah Darussalam yaitu Perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 53Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dan Belum tuntasnya permasalahan Perbatasan antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Upaya Hukum |
Subjects: | Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com |
Date Deposited: | 07 Dec 2023 07:08 |
Last Modified: | 07 Dec 2023 07:08 |
URI: | http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2516 |
Actions (login required)
View Item |