SINKRONISASI HUKUM PIDANA DAN ETIK POLRI DALAM KASUS PERZINAAN ANGGOTA POLRI: PROPORSIONALITAS SANKSI DAN KEWENANGAN DISKRESI ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM)

AKMAN, ALDO (2025) SINKRONISASI HUKUM PIDANA DAN ETIK POLRI DALAM KASUS PERZINAAN ANGGOTA POLRI: PROPORSIONALITAS SANKSI DAN KEWENANGAN DISKRESI ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (787kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (277kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penjatuhan sanksi etik dalam dua putusan KKEP terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anggota Polri, yakni sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Putusan KKEP Nomor PUT.KKEP/02/I/2024/KKEP tanggal 31 Januari 2024 dan sanksi penempatan dalam tempat khusus (PATSUS) dalam Putusan KKEP Nomor PUT.KKEP/20/XI/2023/KKEP tanggal 13 November 2023. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum etik Polri serta dasar pertimbangan ANKUM dalam memberlakukan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi penerapan hukum pidana dan etik Polri dalam kasus perzinaan anggota Polri serta mengkaji pertimbangan ANKUM dalam pemberlakuan hukum terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagai delik aduan telah sinkron dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan PPRI Nomor 1 Tahun 2003, di mana sanksi etik dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, perbedaan sanksi PTDH dan PATSUS menunjukkan penggunaan diskresi ANKUM yang proporsional dengan mempertimbangkan tuntutan pelapor, status sosial para pihak, serta dampak perbuatan terhadap kehormatan institusi Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Sinkronisasi, Perzinaan, Etik Polri, Ankum
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	01 Sep 2026 07:58
Last Modified:	01 Sep 2026 07:58
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/4481

Actions (login required)

View Item