TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 372 KUHP TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)

OKTAVIANUS LUMBAN GAOL, JUFRI (2023) TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 372 KUHP TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp). Sarjana thesis, Universitas Pasir pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (562kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (696kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana penggelapan masih marak terjadi, berdasarkan data yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian jumlah kasus tindak pidana penggelapan selama 2 tahun terakhir masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 35 kasus, tahun 2020 sebanyak 21 kasus dan tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Salah satu kasus penggelapan yang terjadi yaitu di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Andrijal dan Syarianto. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana kembali atau secara berulang yaitu stigmatisasi masyarakat, Dampak dari Pengaruh Buruk (Prisonisasi) di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman yaitu jaksa dapat menghadirkan 4 orang saksi, jaksa dapat menghadirkan terdakwah, keterangan saksi dan terdakwah memiliki kesesuaian, terdakwah tidak dapat menghadirkan saksi meringankan, terdakwah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana, majelis hakim tidak menemukan hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan para terdakwah mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Penggelapan, Pertimbangan Hakim, Tambusai Utara, Tindak Pidana.
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	29 Nov 2023 07:01
Last Modified:	29 Nov 2023 07:01
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2512

Actions (login required)

View Item