IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN DAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Kepayang Abadi di Desa Kepayang)

MARIANA, DINA (2025) IMPLIKASI HUKUM PENGELOLAAN DAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Kepayang Abadi di Desa Kepayang). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

[img] Text
COVER.pdf

Download (940kB)
[img] Text
BAB 1 2 3.pdf

Download (280kB)
[img] Text
BAB 4 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (327kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta stagnasi kegiatan usaha dan pembekuan sementara operasional BUMDesa Kepayang Abadi, yang menjadi dasar penting untuk menelaah efektivitas pengelolaan serta pengaturannya berdasarkan aspek hukum positif. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas dan implikasi hukum pengelolaan serta pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kepayang Abadi di Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif terhadap regulasi serta data empiris dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDesa Kepayang Abadi belum berjalan secara efektif, yang ditandai oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia, tidak adanya sistem penggajian tetap, kurangnya evaluasi berkala, serta vakumnya beberapa unit usaha. Sebaliknya, dari sisi pengaturan, BUMDesa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti pendirian melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, sesuai dengan amanat Pasal 87 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, serta Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Pembekuan sementara BUMDesa juga telah dilakukan secara sah berdasarkan Pasal 64 dan 65 PP No. 11 Tahun 2021 karena keadaan tertentu, yaitu kerugian yang berkelanjutan dan kelumpuhan kegiatan usaha. Penunjukan sementara pengelola dari unsur perangkat desa sebagai pelaksana tugas juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 yang memungkinkan pemerintah desa mengambil alih operasional secara sementara.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Pengelolaan, Pengaturan, Hukum, BUMDesa
Subjects: Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Pustaka - -
Date Deposited: 07 Apr 2026 07:30
Last Modified: 07 Apr 2026 07:30
URI: http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3548

Actions (login required)

View Item View Item