TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp)

Lubis, Ishak (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (622kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (486kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB) | Request a copy

Abstract

Kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan kasus yang sudah belasan tahun terjadi di Provinsi Riau. Mengingat Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dikarenakan lamanya kasus kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun melanda Provinsi Riau dan melihat dampak dari bencana asap yaitu dari segi kesehatan banyaknya korban yang terserang penyakit ispa bahkan ada yang meninggal dunia serta terhambatnya jarak pandang sehingga menghambat segala aktivitas masyarakat Riau hingga Internasional, oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tepat untuk penyelesaiannya. Penegakan hukum tersebut bisa dari sisi formil dan materiil. Dikarenakan rentang waktu yang cukup lama, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau khususnya di rokan hulu dalam tingkat penyidikan dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum yaitu faktor sarana hukum, sarana prasaran, aparat penegakan hukum, social dan politik.karena menimbang Tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan resiko yang beimbas sangat besar tehadap lingkungan. Kejadian karhutla membawa banyak dampak negatif yang dirasakan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, maupun tumbuhan dan hewan. Dampak nyata dari karhutla adalah timbulnya kabut asap yang mengakibatkan terganggunya aktivitas harian dan menyebabkan masalah kesehatan. Karhutla juga berdampak pada lingkungan, yaitu menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu siklus-siklus di dalamnya. Selain itu, karhutla juga menyebabkan rusaknya ekosistem di wilayah yang terbakar. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami pemasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Riau. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril.penelitian ini menggunakan metode normatif, menggunakan data utama yaitu dari putusan hakim, buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli untuk mengetahui petimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada tepidana kasus kebakaran hutan berdasarkan (putusan No.429/pid.B/LH/2018/PN Prp) dan undang-undang No 41 tahun 1999 di Rokan Hulu.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	pidana, kebakaran hutan, putusan
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	10 Mar 2026 02:15
Last Modified:	10 Mar 2026 02:15
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3454

Actions (login required)

View Item