PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PERTALITE DIDESABANGUNJAYA, KABUPATENROKANHULU

AGUNG, DAVIT RIZKI (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PERTALITE DIDESABANGUNJAYA, KABUPATENROKANHULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (493kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (429kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite merupakan salah satu upaya untuk melindungi pendistribusian BBM agar tepat sasaran. Salah satu kasus dugaan penyalahgunaan tersebut terjadi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yang diungkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan barang bukti sekitar 10.695 liter JBKP Pertalite. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga JBKP Pertalite, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, Pemerintah Desa Bangun Jaya, dan masyarakat, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyidikan dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penetapan tersangka, serta pemberkasan perkara dengan menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai dasar sangkaan. Hambatan penyidikan meliputi keterbatasan pengawasan distribusi JBKP Pertalite, kesulitan mendeteksi dugaan penyalahgunaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan motif ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif berupa penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan distribusi dan SPBU, pemanfaatan informasi masyarakat, serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan penyidik.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	: Penegakan Hukum Pidana, Penyidikan, Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga, JBKP Pertalite, Minyak dan Gas Bumi.
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	29 Oct 2026 01:39
Last Modified:	29 Oct 2026 01:39
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/5190

Actions (login required)

View Item