KONSTRUKSI YURIDIS DUGAAN INVESTASI BODONG DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KABUPATEN ROKAN HULU

PUSPITA, SELVI DELLA (2026) KONSTRUKSI YURIDIS DUGAAN INVESTASI BODONG DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI KASUS DI KABUPATEN ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (521kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (244kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya praktik investasi bodong di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, di mana masyarakat menjadi korban berbagai investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Praktik tersebut dasarnya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkontruksi secara yuridis dugaan investasi bodong dalam hukum pidana indonesia, mengkaji faktor penyebab terjadinya,modus operandi yang digunakan pelaku, serta upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial dalam praktik penegakan hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya investasi bodong meliputi rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta tingginya daya tarik iming-iming keuntungan cepat. Modus operandi pelaku dilakukan melalui manipulasi informasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana penggelapan dan penipuan, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, edukasi hukum, serta penguatan pengawasan guna menekan investasi bodong dan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	investasi bodong, penipuan, penggelapan, penegakan hukum, yuridis empiris.
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	26 Aug 2026 07:46
Last Modified:	26 Aug 2026 07:46
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/4275

Actions (login required)

View Item