TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

PUTRA, RIKIWAN (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (874kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (551kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB) | Request a copy

Abstract

Kehilangan sertipikat hak atas tanah merupakan permasalahan yang tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah. Di Kabupaten Rokan Hulu, proses penerbitan sertipikat pengganti karena hilang masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah maladministrasi birokrasi (malabirokrasi) yang mencerminkan praktik pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penerbitan sertipikat pengganti atas tanah yang hilang serta menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dengan meninjau dari perspektif teori perilaku maladministrasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan dan pemohon sertipikat, studi dokumen, serta kajian peraturan perundang-undangan, seperti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Interpretasi dilakukan terhadap penerapan norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan sertipikat pengganti secara normatif telah diatur dengan jelas. Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan praktik malabirokrasi berupa keterlambatan pelayanan, tidak konsistennya prosedur, dan lemahnya pengawasan internal. Diperlukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi sistem pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, dan peningkatan akuntabilitas publik guna menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Sertipikat Pengganti, Kantor Pertanahan, Maladminitrasi
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:08
Last Modified:	09 Apr 2026 04:08
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3571

Actions (login required)

View Item