TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN DAN PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU

KANEDY, JHON (2025) TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN DAN PERAMBAHAN HUTAN DALAM WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (984kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (830kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB) | Request a copy

Abstract

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu cukup memperhatikan di mana kerusakan hutan cukup besar sehingga mencapai 6000 Hektar pertahun. Kerusakan hutan tersebut terutama di akibatkan oleh penjarahan, perambahan lahan hutan dan kayu seperti penebangan secara ilegal, kebakaran hutan baik dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh para pengusaha, serta penambahan kawasan hutan produksi maupun hutan lindung /hutan suaka margasatwa menjadi lahan perkebunan. situasi kritis tersebut merupakan masalah yang sangat mendasar terutama yang bersumber dari masalah penguasaan lahan, lemahnya upaya penegakan hukum serta praktik pengelolahan hutan yang tidak lestari.Sementara itu, metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Lokasi yang penulis teliti berada diwilayh kabupaten rokan hulu dan narasumbernya di ambil dengan menggunakan metode sensus sebanyak 30 (tiga pulu ) Orang. Teknik mengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, kuisioner, dan kajian kepustakaan. Dari uaraian – uaraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perambahan hutan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, banyak masyarakat miskin, kondisi geografis yang berbatasan dengan Propinsi Sumatra utara dan propinsi sumatra barat lemahnya penindakan dan pengawasan, serat adanya jaminan perlindungan dari pihak penguasa ( pemerintah, TNI/polri), yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam menanggulangi Perambahan Hutan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu antara lain kurangnya sepengatahuan masyarakat terhadap UU No 18 tahun 2013 tentang kehutanan, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap undang-undang kehuatanan, kurangnya pengetahuan masyarakatakan dampak dari perambahan hutan, serta kurangnya sarana dan prasarana aparat penegak hukum. Dan upaya penanggulangan antara lain dibentuknya tim terpadu penanggulangan perambahan hutan, mensosialisasikan UU kehutanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah memberikan pembelajaran terhadap masyarakat tentang keterampilan dan usaha mandiri, serta dibukanya lapangan pekerjaan yang baru.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Faktor, Penanggulangan, Hambatan
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	10 Mar 2026 05:04
Last Modified:	10 Mar 2026 05:04
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3458

Actions (login required)

View Item