EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN ROKAN HULU

KHAIRUNISA, DINDA (2025) EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (446kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (720kB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap individu maupun masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime, yang menyebabkan penerapan asas Primum Remedium sering digunakan dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum. Asas ini menekankan bahwa hukum pidana menjadi langkah utama dalam menangani kejahatan, termasuk bagi pengguna narkotika yang sering kali dikenakan sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas Primum Remedium terhadap pengguna narkotika dalam sistem peradilan pidana serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data dari studi kepustakaan serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Data diambil dari Sat Resnarkoba Polres Rokan Hulu dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas primum remedium melalui sanksi pidana penjara belum efektif. Dari 34 kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada tahun 2023 dan 13 kasus pada tahun 2024, seluruhnya dijatuhi hukuman penjara, sementara rehabilitasi hanya diberikan kepada 2 orang pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan masalah seperti overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (overkapasitas 109%) dan tidak menyelesaikan akar masalah adiksi. Faktor penghambat meliputi: (1) ambiguitas regulasi dalam membedakan pengguna dan pengedar narkotika; (2) minimnya fasilitas dan tenaga ahli rehabilitasi; (3) stigma masyarakat terhadap pecandu; serta (4) praktik penegakan hukum yang belum optimal. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan agar penegakan hukum beralih ke pendekatan ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dengan prioritas rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika, sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2009. Perlu sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat sistem rehabilitasi, edukasi, serta revisi regulasi yang lebih jelas. Temuan ini diharapkan menjadi dasar kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pemulihan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	: Efektivitas Hukum Pidana, Asas Primum Remedium, Penyalahgunaan Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	07 Mar 2026 03:37
Last Modified:	07 Mar 2026 03:37
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3442

Actions (login required)

View Item