TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN VERSTEK NOMOR 28/PDT.G/2022PN PRP. DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SETIYONO, BAMBANG (2024) TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN VERSTEK NOMOR 28/PDT.G/2022PN PRP. DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (490kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (231kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) | Request a copy

Abstract

Peralihan hak melalui jual beli di bawah tangan mengakibatkan pembeli hanya dapat menguasai tanah secara fisik dan tidak dapat menguasai tanah secara yuridis, akibatnya pembeli tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya tersebut. Penjual kemudian menghilang/pindah domisili serta tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak pernah menyelesaikan proses jual beli termasuk untuk melakukan “balik nama” sertifikat hak milik atas tanah di hadapan PPAT. Demi melindungi hak dan kepentingannya, Pembeli kemudian menggugat penjual ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi/ingkar janji penjual dalam membantu proses balik nama sertipikat tanah, atas gugatan tersebut lahirlah putusan verstek Nomor 28/Pdt.G/2022PN Prp. Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan BPN Rokan Hulu Menjadikan Putusan Verstek Sebagai Dasar “Balik Nama” Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dan prosesnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif yang melibatkan interpretasi berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang, dan teori-teori yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu dapat melakukan proses “balik nama” sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan verstek dari karena mempertimbangkan hasil putusan Pengadilan Pasir Pengaraian dengan Nomor 28/Pdt.G/2022PN Prp. Kemudian mempertimbangkan adanya kewenangan berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian salah satu syarat dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Verstek Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu yaitu Putusan Pengadilan sebagai pengganti akta PPAT serta data dari penggugat dalam proses peralihan haknya.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Verstek, Badan Pertanahan Nasional, Balik Nama
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	05 Mar 2026 03:15
Last Modified:	05 Mar 2026 03:15
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3402

Actions (login required)

View Item