ANALISIS YURIDIS DUALISME KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PIHAK KEDUA DALAM PERKEBUNAN BAGI HASIL KELOMPOK SAWIT DI DESA RANTAU BINUANGSAKTI

EFENDI, ZAIRUL (2024) ANALISIS YURIDIS DUALISME KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PIHAK KEDUA DALAM PERKEBUNAN BAGI HASIL KELOMPOK SAWIT DI DESA RANTAU BINUANGSAKTI. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (802kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (779kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas perjanjian Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan pihak kedua, dan mengetahui upaya perlindungan hak pihak kedua terhadap dualisme dalam kepengurusan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analisitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Data sekunder sebagai bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, analisis data yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya. Adapun hasil penelitian ini yang pertama ialah legalitas perjanjian Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan pihak kedua tertera pada akta autentik Perjanjian Kerjasama (Warmerking) dengan Nomor: 03/W/N-GR/V/2021. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan poin-poin yang menjadi hak dan kewajiban pihak I dan pihak II, yang kemudian ditandatangi oleh kedua belah pihak, dan saksi. Perjanjian tersebut disepakati selama dua tahun terhitung sejak Mei 2021. Kemudian hasil penelitian yang kedua ialah upaya perlindungan hak pihak kedua terhadap dualisme dalam kepengurusan diatur dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham. Selanjutnya mengenai sanksi diterakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 pasal 102 s.d 110 mencakup sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	: Koperasi, Dualisme, Wanprestasi
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	04 Mar 2026 05:00
Last Modified:	04 Mar 2026 05:00
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3395

Actions (login required)

View Item