PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Kepenuhan Timur)

ZAILENDRA, - (2024) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Kepenuhan Timur). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (198kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (196kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keterlambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kepenuhan Timur dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlambatan pembahasan dan penetapan ini tidak lagi sesuai dengan Pasal 29, 31 dan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, paragraph 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Rumusan dari masalah ini yaitu mengenai peran BPD dan faktor penghambat BPD dalam pembahasan dan penetepan Peraturan Desa di Desa Kepenuhan Timur. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiri, pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran BPD terkategori kurang optimal sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2023. Faktor penghambat pembahasan dan penetapan tersebut karena seharusnya RKPDes dibahas dan ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan namun BPD terlambat menyelenggarakan musyawarah penyusunan rencana Pembangunan desa dan tim penyusun RKPDes baru menyelesaikan pada bulan Oktober 2023. Kemudian ABPDes yang seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan, tapi faktanya belum terlaksana. Dari keterlambatan itu, BPD pun terlambat mengadakan pembahasan dan penetapan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustaka - -
Date Deposited:	04 Mar 2026 04:11
Last Modified:	04 Mar 2026 04:11
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/3387

Actions (login required)

View Item