TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NOVAYANTI FAUZIAH, NONI (2024) TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (341kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (472kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang, karena undang-undang seseorang wajib membayar pajak dengan jumlah tertentu kepada negara dengan paksaan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi prinsip ultimum remidium dan mengetahui perbedaan Kewenangan Kepolisian dan Samsat dengan pengadilan dalam Memberikan sanksi Bagi Penunggak Pajak . Penelitian ini menggukan metode yuridis normatif atau pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori/konsep dan/atau asas hukum serta peraturan perundangan. Adapun yang data yang digunakan Data Sekunder & Data Tertier . Adapun hasil dari penelitian ini Pengecualian Sanksi Pidana (Ultimum Remidium) Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor , Hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa. Perbedaan Kewenangan Kepolisian , Samsat dan Hakim Dalam Menetapkan Sanksi Bagi Penunggak Pajak Wewenang kepolisian Pasal 260 ayat (1) UU 22/2009 mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wewenang Samsat dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor sedangkan Wewenang Pengadilan wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Perpajakan , Ultimum remedium , kewenangan penegak hukum
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	30 Jul 2025 07:41
Last Modified:	30 Jul 2025 07:41
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2842

Actions (login required)

View Item