ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg)

FIKA AYUNI, INDAH (2024) ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Putusan Nomor 759/Pdt.G/2020/Pa.Ppg). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (260kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (683kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB) | Request a copy

Abstract

Manusia sebagai makhluk social adalah makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain, salah satu bentuk kecil dari kelompok social adalah keluarga. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, namun kenyataannya banyak pihak yang berpikir untuk memalsukan identitas dalam melakukan perkawinan. Begitulah yang terjadi Kabupaten Rokan Hulu. Pengadilan Agama telah memutus kasus mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kronologi dan akibat hukum atas pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan agama pasir pengaraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan kata lain disebut penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, jurnal, kamus Bahasa Indonesia dan Arab, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian, juga data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. adapun hasil pada penelitian ini adalah majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon, membatalkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 02 april 2018 dan menyatakan akta nikah Nomor 005/104/IV/2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama tebing tinggi tidak dapat diterima dan dinyatakan palsu. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan agama pasir pengaraian adalah Keabsahan perkawinan yang dinyatakan batal dari sisi proses perkawinan maupun nikah siri yang telah dilakukan dan diyakini dilakukan dengan cara memalsukan identitas dan tidak dilakukan dihadapan pihak yang berwewenang. Status anak dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sehingga anak yang terlahir tetap dihukumi anak sah. sehingga anak tersebut tetap memiliki hak nafkah,waris, dan hak keperdataan lainnya, juga memiliki hak perwalian.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Pemalsuan Identitas
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	30 Jul 2025 07:26
Last Modified:	30 Jul 2025 07:26
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2840

Actions (login required)

View Item