IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

YAHYA, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 3 TAHUN 2011 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (883kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (540kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) | Request a copy

Abstract

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Dalam tatanan hukum pertanahan Nasional, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip nasionalitas.Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan mentri agraria dan tata ruang nomor 3 tahun 2011 dalam penyelesaian sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dan mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di kantor pertanahan kabupaten rokan hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analisitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Data sekunder sebagai bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, analisis data yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya. Adapun hasil penelitian ini ialah kantor ATR/BPN Rokan Hulu mengimplementasikan metode penyelesaian sengketa tanah dengan Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi biasa juga disebut Alternative Dispute Resolution (ADR), tanpa melibatkan apparat hukum ataupun pengadilan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ialah faktor pengumpulan data dan faktor pihak yang bersengketa itu sendiri.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Mentri, Sengketa Tanah, BPN
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	29 Jul 2025 04:29
Last Modified:	29 Jul 2025 04:29
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2788

Actions (login required)

View Item