TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (Studi Kasus di Kecamatan Rambah)

EFENDI, MUL (2023) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (Studi Kasus di Kecamatan Rambah). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (693kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (1MB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB) | Request a copy

Abstract

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pekerja dan buruh yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Daerah Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu dengan Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tersebut diatas berdasarakan Pasal 3 yaitu “peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Rokan Hulu melalui program JKK,JHT,JKM,JP dan JKP sehingga pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak”. Didalam peraturan Bupati diatas untuk mewajibkan penduduk Kabupaten Rokan Hulu untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikurt “ setiap peserta penerima upah dan bukan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan”.Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Hukum Sosiologis (empiris).karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Rokan Hulu dan Ahli waris atau anak kandung almarhum. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian kepustakaan.Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah pelaksaan terhadap peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu, masih belum maksimal dilaksanakan dikarenakan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan terlalu ringannya sanksi yang diberikan oleh peraturan Bupati diatas. Hambatan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta yang melakukan wanprestasi, bahwa peserta BPJS ketenagakerjaan tidak pernah memberitahukan kepada petugas BPJS Ketenagakerjan bahwa iurannya bulanannya telah menunggak dan apabila 6 (enam) bulan berturut – turut peserta tidak membayarkan iuran bulanannya, kepesertaannya dihapus secara permanen.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	program dalam BPJS Ketenagakerjaan,Manfaat yang diterima,bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rokan Hulu.
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	28 Jul 2025 04:13
Last Modified:	28 Jul 2025 04:13
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2747

Actions (login required)

View Item