ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2019 TENTANG RUMAH BERSUBSIDI

BENI, RENDI (2023) ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2019 TENTANG RUMAH BERSUBSIDI. Sarjana thesis, Universitas Pasir pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (598kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (480kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Kebutuhan akan tempat tinggal yang memenuhi syarat layak huni yang disebut rumah dapat dipenuhi dengan mudah pada saat ini. Saat ini harga rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga semakin lama seseorang membeli rumah maka semakin mahal juga biaya kepentingan yang dibutuhkan dan semakin cepat seseorang memiliki rumah maka akan membantu keuangan di masa mendatang. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kredit untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Proses pengalihan hak kredit seperti ini banyak dijumpai dalam praktek tanpa sepengetahuan pihak bank. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi debitor penerima pengalihan hak kredit baik dari segi kepastian hukum maupun dari kewenangan kepemilikan dari pihak penerima pengalihan kredit tersebut karena selama jangka waktu kredit berjalan dan belum dilunasi maka pihak debitor penerima pengalihan hak kredit tersebut tidak mempunyai kewenangan apapun dengan pihak bank sebagai pemberi kredit. Sehingga mengalihkan perumahan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi Pasal 74 ayat yang mengalihkan rumahnya sebelum lima tahun. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan- peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan perjanjian jual beli rumah bersubsidi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi belum dapat dijadikan bukti dan dasar hukum terjadinya pengalihan kredit rumah KPR. Hal ini karena Pihak ketiga dalam prakteknya mengalami kesulitan dalam hal memperoleh/mengambil sertifikatnya dari Bank. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian jual beli rumah bersubsidi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Rumah Bersubsidi tersebut kurang diatur dengan jelas mengenai hak-hak nya.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian, Jual Beli Rumah, Bersubsidi
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email info.pustakaupp@gmail.com
Date Deposited:	28 Nov 2023 02:22
Last Modified:	28 Nov 2023 02:22
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/2501

Actions (login required)

View Item