ANALISA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

ANDRIANI, YESI (2021) ANALISA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020. Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (412kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan aktivitas diluar rumah kepada masyarakat yang disebut lockdown dan social distancing demi mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 (covid-19). Dari aturan tersebut banyak instansi-instansi pemerintahan yang mengeluarkan aturan baru bagi karyawannya agar tetap optimal melaksanakan pekerjaan namun tidak meninggalkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Salah satu yang mengeluarkan aturan baru tersebut adalah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dengan aturan sebagai berikut, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dan Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas da Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah analisa terhadap sistem peradilan pidana indonesia akibat pendemi coronavirus disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana sistem peradilan pidana indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, bagaimana pandangan penegak hukum terhadap efektivitas sistem peradilan pidana indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, bagaimana cara untuk meminimalisir kendala yang timbul dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat coronavirus disease (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Permasalahan yang telah dirumuskan tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan kata lain disebut penelitian hukum sosiologis. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan beberapa peraturan perundang- undangan serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dan Intruksi Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2020, Ranah Hukum di Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan persidangan secara virtual. Dan dalam persidangan secara virtual tersebut terdapat satu permasalahan hukum yaitu pengaturan hukum untuk persidangan perkara in absentia belum jelas, selain itu juga terdapat beberapa kendala lain seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang persidangan secara virtual, tidak stabilnya jaringan internet di Kabupaten Rokan Hulu dan kurang optimalnya pengedukasian tentang sidang virtual kepada masyarakat awam.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Sistem Peradilan Pidana, Pandemi Virus Corona, Sidang Virtual
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username AdminPustaka
Date Deposited:	18 Jan 2022 08:11
Last Modified:	18 Jan 2022 08:11
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1062

Actions (login required)

View Item