PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU)

CHANDRA, FUL (2021) PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU). Sarjana thesis, Universitas Pasir Pengaraian.

	Text COVER.pdf Download (666kB)
	Text BAB 1 2 3.pdf Download (580kB)
	Text BAB 4 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB) | Request a copy

Abstract

Desa adalah sebuah Badan Hukum (Rechtpersoon) dalam pengertian yang abstrak, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (Volks Souvereiniteit) dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya. Desa memimiki kewenangan Otonomi desa Salah satu bentuk otonomi desa yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah diakui dan diberikannya kewenangan desa yang luas untuk membentuk Peraturan Desa sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang sekaligus berkedudukan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pembuatan peraturan desa di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa belum memaksimalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hambatan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa, faktor sumberdaya manusia, dan kurangnya penjaringan aspirasi masyarakat serta Faktor Komunikasi dan Koordinasi yang masih kurang.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Peran Badan Perwakilan Desa, BPD, Peraturan Desa
Subjects:	Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum Dewey decimal Classification Subject Areas > 300 Ilmu Sosial > 340 - 349 Ilmu Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username AdminPustaka
Date Deposited:	18 Jan 2022 06:56
Last Modified:	18 Jan 2022 06:56
URI:	http://repository.upp.ac.id/id/eprint/1059

Actions (login required)

View Item